MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Pelarangan Buku, Ciri Pemerintah Otoriter

Posted by Bustamam Ismail on December 28, 2009

Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century’ karangan George Aditjondro sejak dua hari terakhir sulit dicari. Belum jelas mengapa buku tersebut tidak dapat ditemukan di toko buku. Apabila terjadi penarikan terhadap buku tersebut, maka hal ini dinilai sebagai preseden buruk.

“Mudah-mudahan ini tidak terjadi, adanya pemerintah melakukan penarikan buku. Kalau ini terjadi jelas suatu preseden buruk,” ujar pengamat politik Yudi Latief saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Minggu (27/12/2009) malam.

Menurut Yudi, apabila memang benar buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ ditarik, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran dari reformasi yang berjalan sudah dari 10 tahun. Penarikan buku, kata Yudi, merupakan gaya dari sebuah pemerintahan yang otoriter.

“Sensor terhadap buku itu betul-betul bersifat antitesis terhadap demokrasi. Penarikan buku itu ciri pemerintahan otoritarian,” jelas pria berkacamata tersebut.

Yudi menambahkan, penarikan buku oleh pemerintah merupakan indikator yang bisa memmbedakan dengan jelas suatu pemerintahan demokratis dengan pemerintahan otoriter. Lebih lanjut Yudhi menjelaskan, apabila terdapat keberatan terhadap fakta yang disajikan dalam buku, maka pemerintah tidak perlu melakukan penarikan buku tersebut.

“Kalau ada fakta-fakta yang dianggap salah, mainnya tidak dengan penarikan buku. Kan bisa lewat mekanisme hukum. Kalau ada data penulis yang salah kan bisa saja si penulis buku harus mempertanggungjawabkan data yang salah atau dengan permintaan maaf,” imbuh Yudhi.

Penarikan buku, terang Yudi, justru bisa membuat asumsi seolah membenarkan ada fakta yang terkandung di dalamnya. Apabila memang ada kesalahan data dalam buku tersebut, maka Yudi menyarankan agar disampaikan saja kesalahan data tersebut dan membiarkan masyarakat yang menilai.

“Kalau kesalahan itu bisa ditunjukkan, sebenarnya membuat nilai buku itu merosot jadi sampah. Tapi kalau buku itu belum apa-apa, tidak jelas salahnya, ditarik begitu saja, justru menimbulkan pertanyaan besar,” pungkas Yudi.

Sumber: detikcom – Senin, 28 Desember 2009

One Response to “Pelarangan Buku, Ciri Pemerintah Otoriter”

  1. Untuk menjamin pasti tidak dilarang buku (“selebaran provokator”), lebih baik mengikuti undang-undang pendaftaran hak cipta di Departemen Hukam plus ISBN di-Perpustakaan Nasional RI.
    Dua hal ini penting sebagai jaminan dari pemerintah sendiri.
    Itu namanya orang baik.

    Salamun ‘alaikum daiman fi yaumiddin,

    Soegana Gandakoesoema, Pembaharu Persepsi Tunggal Agama millennium ke-3 masehi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: