MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

Mengenang pesan Pak Muh. Natsir

Posted by Bustamam Ismail on July 23, 2009

m NatsirAda pesan menarik Muhammad Natsir: “Menyambut hari Proklamasi 17 Agustus kita bertahmid (mengucap alhamdulillah-red). Menyambut hari besoknya, 18 Agustus, kita beristighfar (mengucap astaghfirullah-red). Insya Allah umat Islam tidak akan lupa (peristiwa itu).”

Mengapa tokoh Islam pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini berkata demikian? Apa yang terjadi dalam dua tanggal itu sehingga direspons dengan ucapan dzikir yang kontras?

Tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah titik kontinum dari sederetan titik peristiwa, yang dalam buku-buku sejarah sekolah tidak secara apa adanya dan lengkap diungkapkan. Padahal, merenungkan pesan Natsir di atas, pastilah sangat penting untuk diketahui oleh generasi muda islam. Berikut ini adalah sebagian di antaranya.


Mei 1945
Bangsa Indonesia bersuka cita. Kemerdekaan yang sudah lama diperjuangkan terasa seperti sudah berada di pelupuk mata. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan. Untuk menyambut rencana kemerdekaan ini, dibentuklah sebuah panitia dengan nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indoenesia (BPUPKI). Badan ini berjumlah kira-kira 60 orang, diketuai oleh Radjiman Wediodiningrat. Tugas badan ini adalah mempersiaopkan segala sesuatu guna pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Juni 1945
Awal Juni 1945, menurut Mohammad Hatta dalam memoirnya, terjadi silang pendapat mengenai dasar negara dalam rapat BPUPKI. Sebagian menginginkan negara sekular atau bebas dari pengaruh agama. Untuk menengahi silang pendapat ini, Soekarno berpidato panjang lebar selama 1 jam, disambut tepuk tangan oleh para hadirin.
Ketua BPUPKI kemudian membentuk panitia kecil yang didalamnya duduk wakil semua agama. Jumlahnya 9 orang dipimpin oleh Soekarno. Anggotanya: Mohammad Hattra, Agus Salim, A Wachid Hasjim, Achmad Soebardjo, Mohammad Yamin, AA Marmamis, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Abdoel Kahar Muzakkir. Sesuai jumlahnya, panitia ini diberi nama panitia Sembilan.
Tugas Panitia Sembilan, menurut Hatta, adalah merumuskan kembali pokok-pokok pikiran dari isi pidato Soekarno. Hasil rumusannya dikenal dengan nama Pancasila, di mana—masih menurut Hatta—sila pertama berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Menurut Ridwan Saidi dalam bukunya Piagam Jakarta, Tinjauan Hukum dan Sejarah, setelah beberapa kali melakukan musyawarah, Panitia Sembilan berhasil merumuskan rancangan dasar negara. Ini terjadi tepat 22 Juni 1945. Mohammad Yamin menyebut teks dasar negara itu dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Maka, tanggal 22 Juni, dianggap sebagai hari lahirnya Piagam Jakarta, dasar negara Republik Indonesia yang asli. Selengkapnya, rancangan dasar negara itu berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan lurhuir, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini keberdekaanya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemberdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semantara menurut HMS Dt Tan Kabasan (79 tahun), orang dekat Mohammad Natsir, rapat BPUPKI ini berlangsung lebih dari 20 hari. Namun dalam rapat tersebut tidak ada kekisruhan. “Tak ada ancaman, lempar kursi, bahkan tak ada voting dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya kepada Suara Hidayatullah, Juli lalu. Persetujuan selalu berjalan secara aklamasi.
Juli 1945
Rancangan dasar negara yang berhasil dirumuskan Panitia Sembilan, masih menurut Ridwan, dilaporkan Soekarno kepada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno kembali melaporkan hasil kerja timnya kepada BPUPKI. Kali ini ia menyatakan bahwa Panitia Sembilan telah menyepakati teks Pernyataan Kemerdekaan (proklamasi). Teks itu berasal dari alinea 1, 2 dan 3 Piagam Jakarta. Adapun pembukaan UUD diambil dari alinea 4 dengan sedikit perubahan, yaitu pada bagian awalnya saja. Sementara kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,“ tetap dipertahankan.
Dengan demikian, semua perangkat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sudah lengkap,. Tinggal menentukan hari dan tanggal kapan proklamasi akan diumumkan.

12 Agustus 1945
Seokarno, Hatta dan Radjiman, ketua BPUPKI, bertemu dengan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu Terauchi mengatakan bahwa Pemerintah Jepang di Tokyo telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keputusan itu diberikan setelah tiga hari sebelumnya, Nagasaki porak poranda diterpa bom atom tentara Sekutu. Jepang akhirnya takluk di tangan Amerika Serikat dan sekutunya.

15 Agustus 1945
Hatta dan Soekarno, yang telah berada di Jakarta, berencana menggelar rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)—kelanjutan dari BPUPKI yang telah dibubarkan—tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10.00 (esok harinya). Rapat ini rencananya akan dilaksanakan di Kantor Dewan Sanyo Kaigi di Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat.
Sore harinya, menurut Hatta, datanglah pemuda Soebandio Sastrosatomo dan Soebianto, mendesak Hatta agar mau membujuk Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat, bukan atas nama Panitia Persiapan. Sebab, jika atas nama Panitia Persiapan maka kemerdekaan itu dicap sebagai “buatan Jepang”. Hatta menolak. Karena rencana penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Jepang akan dilaksanakan esok harinya (16 Agustus) dan akan diterima oleh PPKI.
Malamnya, tulis Hatta, terjadi pemaksaan oleh pemuda kepada Soekarno agar segera membacakan teks proklamasi atas nama rakyat. Soekarno agar segera membacakan teks proklamasi atas nama rakyat. Soekarno tetap menolak. Terjadilah ketegangan. Bahkan, Wikana, salah seorang pemuda, mengancam: “Jika Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah.”
Soekarno tetap pada pendiriannya, ia tidak akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa wewenang dari PPKI. Ketegangan itu mereda setelah Soekarno meminta para pemuda mencari tokoh lain yang mau membacakan teks proklamasi atas nama rakyat padal malam itu, sementara para pemuda keberatan jika proklamasi dibacakan oleh tokoh lain.

16 Agustus 1945
Pagi harinya, masih menurut Hatta, para pemuda mengajak Hatta dan Soekarno ke Rengasdengklok, Karawang Utara, karena siang itu mereka ingin melucuti senjata tentara Jepang dan bakal terjadi perang besar. Jakarta akan berdarah-darah. Soekarno sempat mengajak istrinya, Fatmawati, dan anaknya, Guntur, yang masih berusia 9 bulan. Sedangkan Hatta tak mengajak keluarganya. Beberapa buku sejarah menyebut peristiwa ini sebagai “penculikan”.
Di Rengasdengklok tidak ada peristiwa penting. Mereka hanya duduk-duduk dan ngobrol. Sampai sore, ancaman para pemuda bahwa Jakarta akan ‘banjir darah” ternyata tak terbukti. Malam harinya Soekarno dan Hatta pun kembali ke Jakarta.

17 Agustus 1945
Hari sudah lewat tengah malam (dini hari) ketika anggota PPKI berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk bersidang. Sebelum rapat, menurut Hatta, ia, Soekarno, Subardjo, Soekarni dan Sayuti Melik, berkumpul di ruang lain untuk membuat teks proklamasi Indonesia.
Mengapa teks proklamasi dibuat lagi padahal sudah disepakati bahwa teks yang akan dibacakan adalah yang telah disusun pada 22 Juni 1945? Rupanya, menurut Hatta, alasannya sederhana saja: tak seorang pun di antara mereka yang membawa teks proklamasi yang asli (Piagam Jakarta).
Entah di mana naskah yang sangat penting tersebut disimpan. Jika berada di rumah Hatta atau rumah di mana BPUPKI bersidang pada 22 Juni 1945, seharusnya bisa diambil dengan mudah. Jarak ketiga rumah tersebut dengan rumah Maeda tidak jauh.
Rancangan teks proklamasi dadakan itu kemudian disetujui oleh seluruh anggota sidang. Mereka juga sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan RI pagi harinya jam 10.00, di Lapangan Ikada. Rapat selesai. Peserta pulang ke rumah masing-masing.
Menjelang pukul 10.00, orang-orang sudah berkumpul di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Rencana pembacaan teks proklamasi di Lapangan Ikada diubah ke kediaman Soekarno karena alasan keamanan.
Sebelum naskah proklamasi dibacakan, menurut Ridwan, terlebih dahulu dibacakan teks Pembukaan UUD (Piagam Jakarta alinea 4) oleh Dr. Moewardi, dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Proklamasi, Soewirjo. Setelah itu Soekarno berpidato secara singkat tanpa teks. Barulah kemudian Soekarno membacakan teks proklamasi yang baru yang disusun secara mendadak di rumah Maeda. Sementara Hatta, dalam memoirnya, tak menyebutkan bahwa Piagam Jakarta dibacakan dalam acara tersebut.
Pada sore hari usai pembacaan teks proklamasi, Hatta mengaku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Maeda. Ia menanyakan apakah hatta bisa menerima kedatangan seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) Jepang yang ingin mengemukakan satu hal amat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi penerjemahnya.
Hatta mempersilakan mereka datang. Hatta mengaku lupa nama opsir itu. Si opsir datang untuk menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari kawasan timur Indonesia, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, sangat keberatan terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Menurut mereka, kalimat tersebut diskriminatif. Jika ditetapkan, mereka lebih suka berada di luar RI. Mulanya Hatta menolak permintaan penghapusan itu. Alasannya, saat perumusan itu, Mr maramis, seorang tokoh Kristen senior, ikut serta. Dia tidak mengajukan keberatan apa-apa. Bahkan pada tanggal 22 Juni 1945 ikut menandatanganinya.
Namun akhirnya Hatta luluh juga. Dalam memoirnya, Hatta menulis, “Karena opsir Angkatan Laut Jepang itu sungguh-sungguh menyukai Indonesia merdeka yang bersatu sambil mengingatkan pula kepada semboyan yang selama ini didengung-dengungkan ‘bersatu kita teguh dan berpecah kita jatuh’, perkataannya itu berpengaruh juga atas pandanganku.”
Pengakuan Hatta ini berbeda dengan pengakuan Dr Sujono Martosewojo. Dalam buku Mahasiswa ’45 Prapatan 10, Sujono mengatakan, bahwa pada sore itu sebetulnya tidak ada opsir Jepang yang datang menghadap Hatta. Yang ada adalah dua orang mahasiswa dari asrama Prapatan 10 bernama Piet Mamahit dan Iman Slamet.
Iman memiliki postur tubuh tinggi, rambut pendek, mata sipit dan suka berpakaian putih-putih. Ia mirip orang Jepang. Iman inilah yang oleh Hatta disangka opsir Jepang. Jadi, kata Sujono, Hatta hanya salah pengertian.
Pendapat ini diperkuat oleh sebuah buku yang diterbitkan Universitas Indonesia tahun 1997. Dalam buku berjudul Lahirnya Satu Bangsa dan Negara dan diberi kata sambutan oleh Soeharto itu, para pelaku peristiwa seputar kemerdekaan menuturkan cerita yang berbeda dengan versi Hatta.
Menurut mereka, ada tiga mahasiswa yang datang menghadap Bung Hatta sore itu. Mereka menyatakan keberatan atas Piagam Jakarta, yaitu Piet Mamahit, Moeljo dan Imam Slamet (Tan Tjeng Bok). Wajah Imam Slamet seperti orang Cina. Badannya pendek. Jadi, mirip orang Jepang.
Juga disebutkan, Nishijama, ketika datang ke Jakarta dan ditanya perihal orang Jepang yang datang ke Hatta, mengatakan tidak ada. Benarkah Hatta hanya salah pengertian? Wallahu’alam.
Masih menurut Sujono, sebelum kedua mahasiswa itu menghadap Hatta untuk meminta dihapuskannya tujuh kata, keduanya didatangi lima anggota PPKI, yaitu: Latuharhary dan Sam Ratulangi (beragam Kristen), I Gusti Ketut Pudja (Hindu), serta Tadjudin Noer dan Pangeran Noer (Islam). Kelima orang dari Indonesia bagian timur inilah yang meminta mahasiswa untuk mengusulkan kepada Hatta agar tujuh kata tersebut dihapuskan dengan alasan menusuk perasaan orang Kristen.

18 Agustus 1945
Sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai, menurut Hatta, ia mengajak Ki Bagoes Hadikusumo, Wachid Hasyim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan dari Sumatera untuk mengadakan rapat pendahuluan guna membicarakan masalah keberatan tokoh Kristen terhadap tujuh kata di atas. Mereka kemudian sepakat untuk menghilangkan tujuh kata yang menjadi keberatan kaum Kristen tersebut dan menggantinya dengan kata-kata: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahkan, ketika dibawa ke rapat PPKI, dengan suara bulat sidang menyetujui pula penghapusan itu. Semua berjalan begitu mudah.
Belakangan, pengakuan Hatta ini dibantah oleh HMS Dt Tan Kabasaran, orang dekat Natsir yang juga perintis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sumatera Barat. Menurutnya, tidak pernah ada pertemuan antara Bung Hatta dengan tokoh-tokoh Islam sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai. Yang terjadi, Hatta meminta Teuku Hasan menemui Ki Bagoes Hadikusumo. Hasan kemudian menyampaikan pesan Hatta agar mau menerima penghapusan tujuh kata. Namun, tak ada reaksi dari Ki Bagoes.
Bantahan serupa juga ditulis oleh Endang Saifudin Anshari dalam tesisnya tentang Piagam Jakarta. Menurutnya, tak benar jika Wachid Hasyim ikut menyepakati pencoretan tujuk kata itu. Sebab, Wachid Hasjim saat itu tidak sedang berada di Jakarta. Ia sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur.
Sementara Kasman singodimejo, dalam biografinya berjudul Hidup Itu Berjuang, menceritakan begitu tegang dan sengit rapat rencana penghapusan tujuh kata tersebut. Tokoh-tokoh Islam tidak mau begitu saja menerima usul dari pihak non-Muslim.
Namun, kata Kasman, dengan mempertimbangkan keadaan negara yang sedang dalam keadaan darurat, ia dan yang lain akhirnye menerima juga usul penghapusan itu. Hanya Ki Bagoes Hadikusumo, tokoh Muhamadiyyah, yang masih tetap menolak.
Hatta, menurut Kasman, berusaha membujuk Ki Bagoes, tapi tak berhasil. Hatta kemudian minta bantuan Kasman untuk melunakkan hati Ki Bagoes. Dengan bahasa Jawa yang halus, Kasman akhirnya dapat mengubah pendirian Ki Bagoes. Itu pun karena ada janji dari Soekarno bahwa enam bulan kemudian wakil-wakil rakyat akan berkumpul kembali dalam forum MPR untuk menetapkan UUD yang sempurna.
Sejarah kemudian membuktikan, janji Soekarno untuk kembali mengumpulkan wakil-wakil rakyat itu tidak pernah dilaksanakan. Kasman sendiri menyesal telah menyetujui penghapusan tujuh kata dan menyesal pula telah membujuk Ki Bagoes untuk menyetujuinya.

Dwi Budiman, Dodi Nurja, Mahladi (Suara Hidayatullah).

One Response to “Mengenang pesan Pak Muh. Natsir”

  1. info yang sangat bagus, kritis dan membangun….. trim’s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: