MEMBANGUN KHAZANAH ILMU DAN PENDIDIKAN

Belajar itu adalah perobahan …….

KPU Dipertanyakan, rakyat jangan dibodohi!!!

Posted by Bustamam Ismail on April 15, 2009

pemiluKPK periksa tuh KPU
Malah kemungkinan besar yang bermain2 baik uang dan segala masalah itu adalah para petugas sekretariat KPU yang rata2 adalah pegawai negri sipil dari departemen dalam negeri mulai yang pusat sampai yang daerah..
dan para anggota KPU mungkin ada yang sadar dan ada yang tidak jika diperalat..
Tapi habiskan 50 trilyun untuk main2 ??? itu hal yang gila?

PEMILU 50 TRILYUN: MATIKAN 68 JUTA MANUSIA, LAHIRKAN 20 JUTA SILUMAN & HASILKAN WABAH KORUPSI & HANCURKAN WATAK BANGSA

Ini bukan soal siapa yang menang pemilu atau siapa dapat kursi di DPR atau siapa jadi presiden.. Tapi 50 trilyun ternyata dihabiskan untuk sebuah acara yang tidak perlu, malah mengajari masyarakat untuk menghacurkan mentalnya sendiri… untuk menghancurkan masa depan bangsanya sendiri..

Berita metro TV, 12 April 2009, untuk pemilu kali ini KPU menghabiskan dana hampir Rp.50 trilyun dengan dana sebegitu banyak ternyata menghasilkan hampir 68juta orang dihilangkan hak pilihnya (dipaksa menjadi Golput/ dimatikan haknya), karena tidak dimasukkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sebaliknya menurut berita sebelumnya pemilu ini jugamenghasilkan lebih dari 20 juta pemilih siluman, yang tercantum dalam DPT, karena:

  1. adanya pemilih fiktif, (tapi ada yang mencontrengkan)
  2. org yg belum punya hak pilih tapi sudah terdaftar dalam DPT
  3. pemilih ganda

Akibatnya:

  1. contoh di jakarta di ribuan TPS, banyak warga yang tidak boleh memilih, meskipun sudah menunjukkan KTP, dan data kependudukan lainnya. bahkan ketua RT juga tidak mempunyai hak pilih karena tidak terdaftar dalam DPT(RCTI 9 April 2009)
  2. Di Tapanuli ada sebuah daerah, sampai ribut karena warga satu desa tidak dapat mencontreng karena semua tidak masuk DPT (trans TV 9 April)
  3. Di Madiun dalam satu RT hanya 3 orang warganya yang terdaftar dalam DPT, ratusan pemilih yang ada  dalam DPT tidak dikenal oleh warga, termasuk oleh pak RT (jawa pos 9 April 2009)
  4. Dan masih ratusan berita lainnya dari berbagai media diseluruh tanah air yang memberitakan ini.
  5. Dalam kasus ini KPU selalu bilang bahwa tidak ada kesalahan dalam DPT, meskipun fakta membuktikan bahwa nama pelaku Bom Bali Amrozi dkk masih masuk dalam DPT, bahkan yang lebih naif, nama Gubernur Jawa Tengah tidak masuk dalam DPT jadi gak punya hak pilih.
  6. KPU selalu menyalahkan masyarakat ataupun partai politik, kenapa DPT baru dipermasalahkan sekarang, kok tidak dari dulu. Fakta membuktikan bahwa DPT baru diserahkan kepada masyarakat H-1, seperti kata seorang ketua RT, baru H-1 DPT diterima dan setelah diteliti ternyata hampir semua warganya tidak masuk dalam DPT, waktu menanyakan dan bagaimana agar warganya punya hak pilih. Jawaban yang diterima adalah klasik, bahwa berdasar peraturan mereka yang belum masuk dalam DPT tidak dapat ditambahkan, otomatis warga kehilangan hak pilihnya
  7. KPU kelihatan hanya asal menjawab dan menyatakan yang salah adalah masyarakat dan yang benar adalah KPU. dan menjawab secara ngawur, bahwa seolah masyarakat punya hak dalam penyusunan DPT. kenyataannya DPT itu adalah wewenang KPU. Setelah Daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan menjadi DPT, barulah data diberikan kepada masyarakat, dan itu tidak boleh dirubah. Jadi mau tidak mau masyarakat harus tunduk kepada KPU.
  8. Memang DPT tidak boleh dirubah dengan menambahkan warga yang belum terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan dalam DPT agar punya hak pilih. Itu peraturannya. Kok KPU ngotot bahwa kalau warga tidak punya hak pilih adalah salah warga  ya…
  9. DPT bisa dirubah, hanya dengan mengurangi jika dalam DPT disatu kelurahan/TPS ada nama dan alamat yang sama dengan yang ada dikelurahan/ TPS yang lain. Nah.. siapa yang mau jalan2 menyusuri semua TPS disebuah kota/kabupaten. Toh meskipun ditemukan kejanggalan tidak boleh protes… mencoret pemilih yang punya hak pilih dibeberapa TPS karena terdaftar dalam DPT dibeberapa TPS adalah hak KPU, jika KPU tidak mencoret dan orang itu bisa memilih beberapa kali, itu adalah hak KPU, masyarakat tidak boleh protes.
  10. Contoh kasus menurut berita TV dalam 1 TPS ada 1 orang yang setelah mencontreng, lalu ternyata antri lagi di TPS yang sama.. lalu ke TPS sebelahnya.. . alasan diperbolehkan mencontreng lagi karena orang tersebut punya hak pilih.. karena mendapat undangan..
  11. Contoh kasus lagi ada wanita umur 15 tahun dan belum kawin, yang sedang menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan, dia masuk dalam DPT, dan tetap menggunakan hak pilih yang diberikan KPU (trans TV 9 April 2009)

Mungkin bangsa ini perlu belajar demokrasi… dimana pemilu bukan hanya persoalan kalah menang.. tapi membangun kesadaran sebagai warga bangsa untuk membangun negeri secara bersama2..

Jadi pemilu bukan hanya agar ada legitimasi atau dasar alasan jadi DPR, presiden.. kalau hanya untuk itu khan tidak usah ada pemilu..

Dengan dana 50 trilyun penyelenggara pemilu telah memberi pelajaran kepada warga bangsanya agar tidak peduli pada negaranya sendiri…

Persoalannya bukan pada siapa yang menang atau dapat kursi banyak dalam parlemen, atau siapa yang jadi presiden…
Tapi proses pembelajaran yang menghabiskan dana 50 trilyun itu adalah mengajari masyarakat apatis dan tidak peduli entah bangsa mau hancur atau berantakan. Juga mengajari para calon anggota legislatif untuk tidak melaksanakan amanat rakyat.

Dan ini mungkin pemilu termahal di negara belum maju (kalau risih disebut sebagai negara terbelakang) ..
Rp. 50 trilyun.. jelas disitu ada korupsi..
maka juga mengajari masyarakat untuk tidak punya setia kawan… atau kebersamaan sebagai warga bangsa…

Kalau saya hanya menunggu.. korupsi dana 50trilyun oleh KPU itu akan diadili atau tidak???
Kalau persoalan siapa yang dapat kursi di DPR atau siapa jadi presiden.. sebagai rakyat, saya males mengikuti.. karena sudah diajari KPU untuk apatis hehehe…
apalagi karena sebenarnya.. roda kehidupan masyarakat itu jalan terus kok..
kemajuannya tidak tergantung pada DPR atau presiden dan aparat pemerintah.. ..
karena ada sistem seperti yang berlangsung sekarang ini..malah rakyat ini menanggung beban… karena keberadaan DPR, presiden, aparatur pemerintah saat ini terasa seolah membebani masyarakat.. bukan mempermudah urusan masyarakat..

dari berbagai sumber

One Response to “KPU Dipertanyakan, rakyat jangan dibodohi!!!”

  1. redaksi said

    KPU MEMBLE!! GANTI SEMUA ANGGOTANYA

    Pemilu ialah saluran penting bagi pembimbing demokrai Indonesia di 5 tahun mendatang. Dan dari sekian banyak kisah dalam kehidupan demokrasi, yang mengambil peranan penting adalah KPU. Oleh karena itu KPU menepati urutan pertama dalam segala rumusan kesalahan. KPU bertanggung jawab atas segala kesalahan yang di buatnya.

    KPU, lembaga independen di tunjuk pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam pergaulan sehari-hari ia menjadi poros demokasi. Masyarakat menaruh harapan besar pada KPU.

    Berhari-hari, hingga berbulan-bulan, KPU bekerja. Sekian lama, waktu yang dibutuhkan tapi yang terjadi jauh dari sempurna. Mulai kisruh DPT, tertukarnya surat suara, ketidak independenan KPU membuat tanda tanya besar dalam masyarakat. Ada apa dengan KPU??? KPU tidak becus menyelenggarakan pemilu. KPU tidak bercermin dari kesalahannya yang lalu.

    Oleh karena itu , aku berharap semoga presiden memberi peringatan keras dan memecat semua anggota KPU. Sebelum kita semua celaka karena nya.

    sumber:http://asyiknyaduniakita.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: